about pilpres....sukseskan!

Agenda Pemilu Presiden dan Wapres 2009

PROGRAM KEGIATAN
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Finalisasi peraturan penyelenggaraan 1 Jan-31 Mar 2009
pemilu presiden dan wapres
2. Sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih 1 Mar-30 Juni 2009
kepada masyarakat
3. Simulasi pengolahan data dan pengitungan 1 Mei-30 Juni 2009
suara secara manual dan elektronik di tingkat TPS
4. Rapat kerja/ Teknis KPU dan Tim/Pokja 1 Jan-8 Okt 2009
pembina pemilu luar negeri
5. Rapat kerja/teknis dan konsultasi regional 1 Jan-8 Okt 2009
KPU, KPU Propinsi,dan KPU kabupaten/kota
B. TAHAPAN PELAKSANAAN
1. Sosialisasi tahapan dan informasi pemilu 5 Apr-16 Sep 2009
2. Penyerahan DP4 dari pemerintah 9 April 2009
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 10 Apr-5 Juli 2009
4. Pencalonan 6-30 Mei 2009
5. Pengadaan dan pendistribusian 16 Mar-21 Juni 2009
perlengkapan pemilu presiden dan wapres
6. Kampanye 1 Juni-5 Juli 2009
7. Tahapan Pemungutan suara dan pengitungan suara
a. Persiapan menjelang pemungutan suara 3 Mei-4 Juli 2009
b. Pemungutan suara dan pengitungan suara 6 Juli 2009
oleh KPPS/KPPSLN
8. Penetapan dan pengumuman hasil pemilu tahap I 27 Juli 2009
secara nasional
9. Pencetakan dan pendistribusian perlengkapan 29 Juli-10 Sept 2009
pemilu tahap II
10.Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi, dan 14-16 Sept 2009
program)
11.Pemungutan suara dan pengitungan suara tahap II
a. Persiapan menjelang pemungutan suara 1-20 Sept 2009
b. Pemungutan suara dan pengitungan suara 21 Sept 2009
12.Penetapan dan pengumuman hasil pemilu 9-10 Okt 2009
tahap II secara nasional
13.Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres 20 Oktober 2009
dipandu oleh Ketua MA
14.Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU 1-30 Nop 2009
15.Laporan KPU pada DPR dan Presiden 1-30 Nop 2009
16.Laporan pertanggungjawaban anggaran 1 Nop-30 Des 2009
Pemilu 2009
Sumber:Pokok-Pokok Penjelasan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI
tanggal 8 September 2008

===================================================
BUDIONO: MENTERI KEUANGAN?



Sejumlah kalangan mengusulkan agar Budiono ditunjuk sebagai Menteri
Koordinator Perekonomian atau bahkan kembali sebagai Menteri Keuangan.

Kalangan yang mengusulkan tersebut termasuk misalnya mantan-mantan
menteri ekonomi zaman Soeharto, lembaga keuangan multilateral dan
kalangan finansial konservatif di dalam negeri. Menarik bahwa usulan
tersebut tidak pernah diungkapkan oleh Guru Besar dan Senat
Universitas Gajah Mada, dimana Budiono menjadi pengajar.


Salah satu alasan dari para pengusul adalah fakta bahwa selama Budiono
menjabat Menteri Keuangan Megawati, stabilitas ekonomi dan rupiah
relatif stabil, walaupun semua pihak nyaris berpendapat sama bahwa
stabilitas ekonomi dibawah Megawati relatif stabil tetapi tingkat
pengangguran justru meningkat dan terjadi proses deindustrialisasi.

Pemerintah Megawati dinilai hanya mengutamakan stabilitas ekonomi

tetapi mengabaikan penguatan dan pengembangan sektor riil. Itulah yang
menjadi titik lemah Tim Ekonomi Presiden Megawati sehingga menjadi
sasaran kritik oleh hampir semua partai dan calon Presiden pada Pemilu
tahun lalu. SBY dan Yusuf Kalla justru mamanfaatkan tingginya tingkat

pengangguran dan mandeknya sektor riil sebagai bahan kampanye

pemilihan Presiden tahun lalu. SBY dan JK bahkan berjanji untuk

melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi yang berbeda dengan

Presiden Megawati dengan cara memberikan prioritas pada penciptaan

lapangan kerja dan revitalisasi sektor riil. Sayangnya, setelah nyaris

setahun Pemerintahan SBY-JK, janji perubahan tersebut belum terlihat

karena banyaknya dagang sapi politik dan finansial dalam pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu. Akibatnya, visi dan strategi Presiden sama
sekali tidak sejalan dengan krebilitas, kemampuan dan kebijakan para
Menteri terutama dalam bidang ekonomi. Yang terjadi justru sebaliknya,
suatu tragedi: pengangguran justru meningkat, revitalisasi sektor riil
tidak terjadi, bahkan stabilitas moneter dan ekonomi yang relatif baik
selama Megawati justru tergoncang.


Jika diteliti lebih lanjut, terdapat sejumlah faktor penunjang

stabilitas moneter dan ekonomi dibawah Pemerintahan Megawati.

Pertama, stabilitas politik relatif stabil karena partai-partai

politik sepakat untuk mendukung Megawati selam 3 tahun sampai Pemilu
Presiden langsung tahun 2004. Situasi yang sangat berbeda dengan tahun
terakhir Pemerintahan Gus Dur dimana partai politik, TNI dan Polri
memang telah memutuskan untuk mengganti Presiden Gus Dur. Gejolak
politik itulah yang menjadi penyebab utama gonjang-ganjing nilai tukar
saat terakhir Pemerintahan Gus Dur. Kedua, faktor eksternal sangat
favorable seperti rendahnya tingkat bunga, mata uang US dollar yang
melemah, harga minyak bumi yang relatif rendah (dibawah US$ 35 per
barell), dan pertumbuhan ekonomi dunia juga tinggi. Kedua faktor
tersebut merupakan penyumbang utama dari stabilitas moneter dan
ekonomi. Disamping itu, telah dilakukan restrukturisasi ratusan
trilliun hutang swasta dalam maupun luar negeri, termasuk melalui
Jakarta Initiative pada masa Pemerintahan Gus Dur. Akibat dari
restrukturisasi tersebut, mayoritas perusahaan swasta mendapatkan masa
grace period yang meniadakan pembayaran bunga atau pokok atau keduanya

selama 3-5 tahun. Sehingga menteri keuangan Budiono tidak menghadapi
tekanan pembayaran pokok atau bunga hutang luar negeri swasta.

Sayangnya Budiono tidak mampu memanfaatkan berbagai faktor favorable
tersebut untuk memperkuat struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja
dan memacu pertumbuhan ekonomi.


Prestasi utama Budiono sebagai menteri keuangan adalah mencapai target
defisit anggaran sebesar dibawah -2% dari GDP. Pencapaian target
tersebut memang membantu mendukung stabilitas moneter tetapi target
tersebut dicapai dengan melakukan sejumlah langkah akrobatik yang
akhirnya mewariskan bom waktu permasalahan kepada pemeritahan SBY-JK,
yaitu: pertama, tidak membayar tagihan Pertamina sebesar Rp. 7
trilliun sehingga Pertamina mengalami kesulitah cash-flow sejak awal
Pemeritahan SBY-JK. Akibatnya pasok premium, solar dan minyak tanah
pada saat SBY terpilih jadi Presiden hanya tinggal 2-3 hari di Pulau
Jawa, dan 1-2 hari di luar Pulau Jawa walaupun rata-rata stok nasional
mencapai 19 hari karena avtur, avgas, dll yang stoknya diatas 40 hari.

Kedua, melakukan akrobatik akunting dengan mentansfer sekitar Rp. 10
trilliun kepada lima departemen besar termasuk Departemen Pendidikan,
Departemen Kimpraswil, dll. Tetapi dana tersebut tidak boleh
dipergunakan karena kemudian ditarik kembali oleh Departemen Keuangan.

Akrobat akunting tersebut dilakukan agar sasaran pengeluaran sesuai

dengan target. Ketiga, Budiono tidak membayar tagihan Bank Indonesia
sebesar Rp. 2,8 trilliun pengganti biaya keikutsertaan Bank Indonesia
di berbagai lembaga keuangan internasional dan juga tidak membayar
tagihan biaya operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Keempat,
menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari tabungan tahun-tahun
sebelumnya sebesar Rp. 7 trilliun pada tahun 2003 dan Rp. 3 trilliun
pada tahun 2004. Dengan cara-cara akrobatik akunting tersebut dan
ngemplang itulah Budiono berhasil mencapai target defisit anggaran
sebesar (-1,7% GDP tahun 2003, dan -1,2% GDP tahun 2004).


Bom waktu lain yang ditinggalkan oleh Menkeu Budiono kepada Pemerintah
SBY adalah keputusannya untuk tidak menaikkan harga BBM pada awal
tahun 2004 (sekitar 20%). Sudah tentu keputusan tersebut didorong oleh
Presiden Megawati yang khawatir tidak terpilih kembali jika harga BBM
dinaikkan. Sehingga beban kenaikan tersebut berpindah menjadi beban
Pemerintah SBY-JK. Padahal Undang-Undang PROPENAS telah menetapkan
bahwa kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap dan setiap tahun
sehingga mendekati harga internasional.


Stabilitas moneter dan fiskal yang dicapai oleh Menteri Keuangan

Budiono terutama disebabkan oleh stabilitas politik yang baik, faktor

eksternal yang favorable, dan restrukturisasi hutang swasta

besar-besaran pada masa Presiden Gus Dur serta akrobatik akunting

serta penundaan pembayaran kepada Pertamina dan BI. Tetapi stabilitas
tersebut tidak mampu dimanfaatkan untuk memacu pemulihan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.


Usulan sejumlah pihak kepada SBY untuk menunjuk Budiono sebagai Menko
atau Menkeu lebih merupakan keinginan untuk meneruskan garis kebijakan ekonom senior yang telah gagal membawa Indonesia menjadi salah satu
negara besar di Asia. Jika Presiden SBY memenuhi permintaan kelompok
kecil tersebut, maka Pemerintah SBY-JK tidak akan mampu memenuhi
janji-janjinya yaitu menciptakan lapangan kerja dan merevitalisasi
berbagai sektor ekonomi nasional.